Jakarta | CorongNews – Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan dana sitaan kasus korupsi untuk membantu mengurangi beban APBN. Dana tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut LaNyalla, langkah ini mencerminkan keadilan substantif karena uang yang sebelumnya dirampas oleh koruptor dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Saya mendukung kebijakan ini. Selain dapat meringankan APBN, pada dasarnya ini adalah bentuk pengembalian uang rakyat kepada pemilik sebenarnya melalui program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata LaNyalla kepada Pikiran Rakyat, Jumat (8/5/2026).
Dampak Ekonomi dan Efek Multiplier MBG
Sebagai anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, LaNyalla menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern berdasarkan sejumlah kajian.
Pertama, dari sisi perputaran dana. Diperkirakan sekitar Rp900 miliar beredar setiap hari melalui operasional dapur MBG.
Kedua, dari sisi aktivitas ekonomi. Dana tersebut masuk ke sektor produksi, memunculkan permintaan baru, serta menggerakkan perekonomian di sepanjang rantai pasok pangan.
Ketiga, dari sisi efek pengganda ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2025, suntikan anggaran sebesar Rp43,28 triliun mampu menciptakan output ekonomi hingga Rp294,08 triliun atau memiliki rasio multiplier sekitar 1 banding 7.
Penguatan Rantai Pasok dan Peran Koperasi
Meski menilai program tersebut berdampak positif, LaNyalla tetap memberikan perhatian terhadap ketahanan pasokan bahan baku. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada impor, terutama untuk kebutuhan susu sapi.
“Pasokan susu sapi domestik untuk memenuhi kebutuhan MBG memang masih belum mencukupi. Persoalan ini harus dipikirkan serius. Peternak kecil perlu diperkuat, bukan langsung memilih impor,” ujarnya.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih nantinya bisa menjadi off-taker atau penampung hasil produksi peternak dan pekebun kecil di desa. Dengan demikian, rantai distribusi bahan pangan menuju dapur MBG dapat terbentuk lebih kuat dan berkelanjutan.
“Tugas koperasi desa adalah membangun rantai pasok itu. Jangan sampai hanya berubah menjadi minimarket baru yang menjual produk industri besar. Kita ingin anak-anak desa mengonsumsi hasil panen dari orang tua mereka sendiri,” tutup LaNyalla.*
