Palembang, corongnews.com
Serikat buruh Sriwijaya dan Afiliasi organisasi buruh dan rakyat mengelar aksi damai 19 Oktober 2024 di simpang lima DPRD Sumsel sebagai sikap memberi pesan kepada pemerintahan baru bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka , bahwa masih banyak pekerjaan rumah dari pemerintahan bapak Joko Widodo yang tidak terselesaikan bahkan yang ada semakin menambah kegaduhan dan kesengsaraan dikalangan buruh dan pekerja.
Harapan besar di pemerintahan bapak Prabowo Subianto dapat membawa perubahan yang lebih baik kepada pekerja dan keluarganya.
Kordinator KPBI Sumsel bung Ramliyanto, mengatakan dari atas mobil komando, aksi kampanye ini digelar di 17 kota, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kejadian-kejadian yang dialami oleh kaum buruh, pekerja serta rakyat terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan.
Banyak pekerja diperkerjakan dengan sistem harian bertahun-tahun dan tidak diangkat menjadi karyawan tetap, contoh saja yang dilakukan oleh PT Injoi Boga Indonesia, dan banyak juga Perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah Upah Minimum contoh saja PT BMP dan PT MMN dan ada juga Perusahaan yang sudah memPHK pekerjanya namun paklaringnya tidak dikeluar-keluarkan, harapannya Dinas Tenaga Kerja tegas dalam menyikapi hal-hal seperti ini.
Ketua DPW SP PLN Indonesia Sumbagsel Sarwono, menyampaikan orasinya bahwa Upah dibawah upah minimun juga masih terjadi di perusahaan -perusahaan di lingkungan BUMN seperti PT PLN dan PTPN, seharusnya Perusahaan BUMN itu harus memberi contoh kepada Perusahaan swasta, jangan hanya mengejar keuntungan melainkan mensejaterakan pekerjanya sesuai Amanah Undang-Undang.
Sebaiknya dikaji Kembali sistem Tenaga Alih Daya pada Perusahaan-perusahaan BUMN dan sudah selayaknya pemerintah tahun 2025 kedepan menaikan UMP sebesar 20% supaya nilai belanja pekerja dilingkungannya meningkat dan otomatis perputaran ekonomi dimasyarakat ikut naik dan membawa kesejateraan Bersama.
Dan diakhir aksi kampanye, Miftahul firdaus, akrab disapa bung Avir ketua Pergerakan Relawan Kesehatan Indonesia Sumsel membacakan catatan untuk pemerintahan baru;
1. Naikan Upah buruh tahun 2025 sebesar 20%
2. Cabut UU Omnibus Law Cipta kerja bentuk UU Perlindungan buruh
3. Membangun Industrialisasi Nasional sebagai kekuatan Utama Ekonomi Nasional
4. Nasionalisasi Aset Strategis dengan cara menguasai saham diperusahaan dan mengoptimalisasikan BUMN
5. Laksanakan reforma Agraria sejati
6. Lawan Politik Dinasti dengan revisi UU partai politik dan UU Pemilu
7. Renegosiasi Ulang Hutang Luar Negeri
8. Berlakukan pajak progresif terhadap kolemertat dan corporate besar
9. Seret adili dan penjarakan para koruptor
10. Pendidikan gratis dan Kesehatan gratis untuk rakyat
11. Meminta Dinas Tenaga Kerja menindak tegas bagi Perusahaan yang menunggak upah buruh, (karena mereka terlilit hutang)
12. Meminta Pemerintah mencegah Perusahaan mengalihkan asset jika terjadi Perusahaan tutup atau PHK masal
13. Batalkan Restruturisasi Holding subholding PT PLN (Persero) yang inkonstitusional
14. Tolak Power Wheeling PT PLN (Persero)
15. Tolak Pemaksaan Tugas Karya Pegawai PT PLN (Persero) ke Perusahaan lain.
16. Perkuat kembali anggaran kesehatan daerah melalui APBN. (rilis/redp)
