Palembang, corongnews.com –
Puluhan massa aksi dari Aktivis Peduli Sumsel melakukan unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Sumsel, pada Rabu 09/11/22.
Aksi ini dilakukan terkait dugaan indikasi KKN di Dinas Bapenda Sumsel yang diduga merugikan keuangan Negara dan Pemerintah Provinsi.
Aksi yang dikoordinatori oleh Yan Coga dan Mukri AS serta Koordinator Lapangan Ricko Tanjung, Soleh dan Andi Cempako ini disambut langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.
Dalam aspirasinya Aktivis Peduli Sumsel menyatakan lembaganya sebagai sosial kontrol bagi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampakan pendapat di muka umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Terkait adanya dugaan indikasi ketidak mampuan dalam mengelola keuangan pendapatan pajak daerah dan ketidak selarasan dalam membangun komunikasi kepada jajaran serta adanya dugaan KKN di Dinas Bapenda Sumsel, maka dari itu Aktivis Peduli Sumsel menggelar aksi demo.
Aksi demo ini disambut dan diterima langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru yang mengatakan terima kasih kepada seluruh massa aksi dari Aktivis Peduli Sumsel yang sudah menyuarakan aspirasinya. Apa yang sudah disampaikan oleh Aktivis Peduli Sumsel tadi sudah dipelajari dan sekarang dalam proses di Inspektorat.
“Aksi dari Aktivis ini yang sifatnya adalah sebuah kritik konstruktif, kalau penyampaiannya seperti ini tentunya lebih mempermudahkan kami dalam mendapatkan informasi secara komprehensif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujar H. Herman Deru.
Menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh Aktivis Peduli Sumsel, Gubernur H. Herman Deru menjelaskannya lewat metode Mahattir Muhammad yakni dimana untuk mengelola SDM sama dengan menggunakan Medical Program atau program berobat. Apabila SDM itu sakit, terlebih dahulu di diagnosa kemudian di terapi, jika terapi ini menjadi sangat boros, tidak mendapatkan hasil maka di amputasi.
“Saya memakai metode Mahattir Muhammad ketika beliau dalam dialog Internasional mengatakan dalam mengelola SDM itu sama dengan menggunakan Medical Program atau program orang berobat, di diagnosa dahulu lalu di terapi. Diagnosa yang baik adalah terapi, tetapi jika terapi ini membutuhkan biaya besar maka akhirnya amputasi. Ini saya terapi tapi ini rahasia sudah terapi ke berapa dan sampai kapan saya harus mengaputasinya itu, pahami itu,” kata H.Herman Deru.
Koordinator Aksi, Yan Coga saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa Aktivis Peduli Sumsel (APS) mensinyalir adanya dugaan praktik KKN dan ketidak profesionalan kerja birokrasi serta ketidak mampuan mengelola keuangan dari pendapatan pajak daerah, maka APS meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memecat Kepala Dinas Bapenda.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur H. Herman Deru tadi terlaksana. Yang jelas Kepala Bapenda itu sedang di diagnosa, evaluasi, dan kalau memang tidak layak jabat, mudah-mudahan di amputasi atau di pecat. Kita tunggu hasil diagnosanya,” ujar Yan Coga. (afan)
