Palembang, corongnews.com –
Puluhan orang dari Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati) untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasinya terkait adanya dugaan indikasi KKN di beberapa Instansi, pada Jumat (09/06/23).
Koordinator aksi JAKOR, Fadrianto TH, yang didampingi oleh RA Wijaya saat menyampaikan aspirasinya dihadapkan perwakilan Kejati mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi dan data temuan tim investigasi terkait adanya dugaan indikasi KKN di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten OKU Timur dan Bawaslu OKU Selatan serta dugaan KKN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Palembang serta di Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah atau SDAIL, Dinas PUTR Kota Palembang.
Fadrianto menjelaskan untuk penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2020 dan dana Hibah yang diterima oleh Bawaslu OKU Timur sebesar Rp. 15.000.000.000,- terindikasi dugaan korupsi secara bersama-sama. Dan untuk Bawaslu OKU Selatan diduga terindikasi KKN pada Dana NPHD tahun 2019-2020, jelasnya.
Selain itu, Fadrianto menuturkan ada juga dugaan indikasi KKN pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Palembang serta di Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah atau SDAIL, Dinas PUTR Kota Palembang yang diduga kuat merugikan keuangan negara.
“Ini aksi kami yang kesekian kali baik itu aksi langsung ke instansi terkait maupun ke Kejati Sumsel. Kami meminta pihak Kejati untuk segera memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya dan khusus untuk Bawaslu OKU Timur kami berharap segera menetapkan tersangkanya,” imbuhnya.
Selain itu, Fadrianto juga meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel segera periksa sampai tuntas semua dugaan indikasi yang mengarah pada tindak pidana dugaan korupsi dibeberapa instansi tersebut, tutupnya.
Burnia, selaku perwakilan Kejati Sumsel saat dimintai keterangannya terkait aksi JAKOR mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan semua tuntutan yang sudah disampaikan oleh LSM JAKOR tadi kepada pimpinan.
“Terkait penetapan tersangka pada kasus dugaan korupsi di Bawaslu OKU Timur, baiknya rekan-rekan pertanyakan langsung kepada KasiPenkum karena beliau yang mempunyai data serta yang berhak untuk menjelaskannya,” imbuhnya.(afan)
