JAKARTA, CorongNews – Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi merespons pernyataan Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang mengusulkan menempatkan Polri di bawah kementerian.
Haidar menilai, usulan itu merupakan upaya untuk melemahkan institusi Polri, juga sebuah kemunduran karena mengingkari amanat reformasi serta menguras waktu dan energi untuk mengubah konstitusi dan Undang Undang.
“Usulan menempatkan Polri di bawah kementerian dapat melemahkan institusi Polri dari yang sekarang sebagai perangkat eksekutif sekaligus yudikatif menjadi hanya perangkat eksekutif saja di bawah pejabat politik yang justru rawan diintervensi. Padahal Polri sebagai penegak hukum tidak boleh diintervensi seperti halnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan,” kata Haidar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Haidar mengecam Connie yang dalam pernyataannya menyebut nama presiden terpilih Prabowo Subianto seolah-olah ingin mensejajarkan Polri dan TNI di bawah kementerian. Padahal, Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa jika dirinya menjadi Presiden, Polri dan TNI akan tetap berada di bawah Presiden.
“Prabowo pernah bilang yang membawa-bawa namanya dalam isu ini adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Memang ada reformasi Polri dan TNI tapi bukan mensejajarkan di bawah kementerian, melainkan memperbaiki kualitas SDM dari mulai pendidikan sampai pada kualitas hidup atau kesejahteraan anggota,” ungkap Haidar.
Menurut Haidar, menempatkan Polri di bawah kementerian akan mempersempit ruang gerak dan pelayanan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menghambat penegakan hukum dan pelayanan untuk masyarakat.
Selanjutnya, Haidar berpandangan bahwa Connie sering membawa-bawa nama tokoh tertentu dalam pernyataannya yang kontroversial.
“Usulan yang kental akan muatan politis dari sebagian pihak yang masih belum move on dari kekalahan mereka dalam Pilpres 2024. Pihak yang percaya Polri tidak netral dan terlibat dalam kecurangan Pemilu walaupun tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Dalam akun Instagramnya, Connie mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk melalukan reposisi demokrasi dan reformasi sistem keamanan nasional dengan pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mensejajarkan Polri dan TNI.
“Hal ini dapat dilakukan melalui revitalisasi Polri ditempatkan di bawah kementerian seperti hal-nya TNI di bawah Kementerian Pertahanan seperti kini. Sebagai catatan, kepolisian di dunia hanya ada dua model yaitu di bawah kementerian atau di bawah Pemda,” usul Connie melalui akun Instagram @connierahakundinibakri.
Lihat postingan ini di Instagram
(*)
