JAKARTA | CorongNews – Gelombang bantahan datang dari sejumlah pejabat negara dan tokoh politik setelah nama mereka terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Reaksi defensif ini mencuat menyusul ancaman dari tersangka utama, Sony Sonjaya, yang menyatakan siap membongkar dalang dan pihak lain yang ikut menikmati aliran dana program tersebut.
Sony Sonjaya, yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kini tengah ditahan oleh Kejaksaan Agung.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengambil langkah berani dengan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).
Status ini ia manfaatkan untuk mengungkap nama-nama besar yang diduga ikut menekan dirinya dalam penentuan titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) serta berbagai proyek pengadaan.
Menurut penuturan Krisna, setidaknya ada 26 nama yang berasal dari lintas lini pemerintahan—mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif yang sudah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Krisna juga membeberkan bahwa mayoritas nama yang terseret berasal dari sektor legislatif.
Pihaknya mendorong agar bukti digital, termasuk rekam jejak komunikasi di ponsel Sony yang kini disita, dibuka secara transparan.
Merespons “nyanyian” Sony, sejumlah figur publik langsung angkat bicara untuk membersihkan nama mereka, di antaranya:
- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman: Dudung membantah memiliki SPPG atau dapur MBG melalui eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
Partai Demokrat dan AHY: Pihak DPP Demokrat menegaskan bahwa Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sama sekali tidak mengenal sosok Sony Sonjaya dan membantah adanya keterlibatan kader dalam proyek BGN tersebut.
Wakil Ketua KPK & Pejabat Pusat: Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya turut memberikan klarifikasi tegas bahwa tuduhan yang mengaitkan nama mereka adalah tidak benar.
- Komisi IX DPR RI: Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini menyebut berita tentang keterlibatannya adalah hoax.
Tokoh Daerah: Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, juga merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai urusan teknis MBG ataupun mengenal sang mantan Wakil Kepala BGN, mengingat program tersebut sepenuhnya merupakan domain kebijakan pemerintah pusat.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena menyangkut dugaan penyimpangan anggaran yang sangat besar pada program prioritas nasional, termasuk dugaan ketidaksesuaian pengadaan ribuan unit motor listrik, gawai (tablet), sepatu, hingga perangkat televisi berukuran besar.
Saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami dan menelaah pengajuan status Justice Collaborator yang diajukan oleh Sony untuk melihat sejauh mana validitas bukti-bukti baru yang disodorkan. (*)
