JAKARTA, CorongNews – Pengamat Politik Rocky Gerung menanggapi respon Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Dimana, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedangkan Jokowi menilai kepala daerah asal PDI Perjuangan semestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retret.
Rocky Gerung menganggap pernyataan Jokowi hendak memecah PDIP dengan meminta kader partai berlambang kepala banteng itu untuk tidak mematuhi perintah Megawati Soekarnoputri.
“Jadi pergi aja ke ke Magelang tuh enggak usah penuhi surat perintah dari Ketua Umum PDIP ini terlihat bahwa cawe-cawe Jokowi akhirnya terbaca kan,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun youtube Rocky Gerung Official, Jumay (23/7/2025).
Megawati, kata Rocky, menganggap bahwa akan ada usaha perusakan terhadap PDI Perjuangan.
Usaha tersebut, lanjut Rocky, sudah mulai terlihat dari respon Jokowi yang sudah tidak menjabat sebagai presiden dan anggota PDIP. Tetapi, malah menganjurkan kader PDIP jangan mengikuti perintah Megawati Soekarnoputri.
“Kehadiran kembali Jokowi di dalam kasus ini atau intervensi Jokowi itu menunjukkan bahwa dia ingin memecah belah PDIP jadi ada kader mungkin yang memang diasuh oleh Jokowi supaya jangan ikuti perintah Megawati,” katanya.
“Ini juga yang kita sebut sebagai ya kemunafikan dalam politik atau sifat dari Jokowi yang tetap ingin membecah belah PDIP,” sambungnya.
Rocky juga melihat Jokowi tidak hanya sekedar memecah belah PDIP. Melainkan juga hendak memecah belah opini publik.
“Karena orang menganggap bahwa layak kalau PDIP itu mengeluarkan perintah disiplin dan Jokowi hendak mengacaukan opini publik bahwa tidak harus itu. Tetapi dalam kedudukan Jokowi sebagai orang yang dendam pada Megawati maka akan dibaca bahwa Jokowi tetap ingin mengintervensi PDIP,” jelas Rocky.
Rocky menilai Megawati telah membaca langkah yang dilakukan Jokowi.
Megawati, kata Rocky, melihat hal tersebut sebagai permainan anak kecil yang tidak perlu dianggap. Rocky pun mengatakan tindakan Jokowi itu termasuk sebagai kejahatan etik.
Pasalnya, lanjut Rocky, Jokowi yang tidak lagi menjabat sebagai presiden seharusnya mengerti tidak perlu mengomentari instruksi Megawati.
“Dia tidak perlu berkomentar sebagai orang yang bukan lagi presiden. Kedua sebagai bekas kader PDIP maka dia harusnya juga menganggap bahwa itu masuk akal karena begitulah kaderisasi,” katanya.
“Tapi dengan dia ngompori beberapa kader PDIP untuk menolak perintah Megawati maka terbaca bahwa (terkait) Hasto itu pasti juga diarahkan oleh Jokowi karena Jokowi masih punya banyak tentakel di KPK,” lanjut Rocky.
Respon Jokowi
Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan kepala daerah asal PDIP mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
“Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).
Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat. Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya. (*)
