Presidium LSM Anti Korupsi Datangi Dukcapil Sumsel Minta Penjelasan Terkait Anggaran Dinas

oleh -222 views
oleh
IMG 20240314 WA0117

Palembang, corongnews.com

Puluhan orang dari Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasinya dan meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran di Dinas tersebut pada, Kamis (14/03/24).

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel, Harris. SB yang didampingi oleh Yuliadi Ampratman, SH dalam orasi aksinya menuturkan bahwa pihaknya meminta kepada Kepala Dinas Dukcapil Sumsel untuk segera menjelaskan terkait penggunaan anggaran tahun 2023 di Dinas Dukcapil yang diduga kuat terindikasi korupsi.

Harris. SB menjelaskan, terkait penggunaan anggaran tersebut meliputi :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp.5.760.043.000,-

2. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.454.895.000,-

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor senilai Rp.615.040.000,-

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.175.000.000,-

5. Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan sebesar Rp.800.000.000,-

Selain itu, Yuliadi Ampratman, SH juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dalam hal ini Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel mendesak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan guna dapat menjelaskan 5 (Lima) Paket kegiatan tersebut karena diduga tidak efektif serta diduga terindikasi Mark-Up yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja atau KAK.

“Kami juga akan mendesak Pj. Gubernur Sumsel supaya memerintahkan Inspektorat agar melakukan audit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan guna mengungkap adanya dugaan indikasi KKN. Selain itu kami juga meminta kepada Pj. Gubernur Sumsel agar segera merombak seluruh perangkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel karena diduga terindikasi KKN,” jelas Yuliadi.

Ditempat yang sama, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel, Deni Novianza yang juga selaku Sekretaris Dinas, kepada massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dirinya akan segera menyampaikan semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel kepada pimpinan. (afan)

No More Posts Available.

No more pages to load.