Palembang, corongnews.com –
Ketua Dewan Pengurus Cabang Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (DPC MHKI) Kota Palembang beserta rombongan pada Senin, 05/07/21 melakukan kunjungan kerja dengan Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kunjungan kerja ini dalam rangka menjalin kerja sama dalam hal bidang hukum kesehatan masyarakat dan memperluas hubungan kerja.
Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain ketua MHKI
dr. H. Muhammad Andri Gunawan, Merri Nurmala Sarri, SKM., MKM selaku Wakil Sekretaris dan dr. H. Ibadurahman, MARS. Kemudian M. Hibbani.S.mn Ketua Fraksi PKS serta M. Ridwan, SH. MH anggota Fraksi PKS.
Ketua MHKI Palembang, dr.H.Muhammad Andri Gunawan dalam pertemuan itu menjelaskan latar belakang sejarah terbentuknya MHKI dan program kerja yang telah dan akan dilakukan serta mengatakan bahwa perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak terutama anggota Dewan terutama dari Fraksi PKS guna menyikapi permasalahan yang sering terjadi terkait hukum kesehatan antara masyarakat dan tenaga kesehatan.
dr.H.Muhammad Andri Gunawan juga menyampaikan jika kunjunganya kali ini merupakan bentuk dari silaturrahmi dan dalam rangka mengajak kerja sama kedua pihak.
“alhamdulillah hari ini kita mendapatkan respon yang baik dari teman-teman PKS. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik sinergi antara MHKI Kota Palembang dengan Fraksi PKS yang bisa menyuarakan aspirasi untuk membuat regulasi atau aturan-aturan guna melindungi tenaga kesehatan dan masyarakat terkait permasalahan hukum kesehatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan hak dasar masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang dan kedepannya dapat tercipta apa yang kita inginkan berupa masyarakat sehat, adil dan makmur”, ujar dr.H.Muhammad Andri Gunawan menambahkan.
M. Hibbani.S.mn Ketua Fraksi PKS, saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih atas kedatangan MHKI Palembang yang juga turut memberikan perhatian khususnya dalam permasalahan masyarakat hukum kesehatan. Kegiatan ini harus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak khususnya anggota DPRD Kota Palembang dari komisi yang berhubungan langsung dengan hukum dan kesehatan masyarakat.
“saya berharap semoga MHKI Palembang dapat menjalankan program kerjanya seperti salah satunya adalah advokasi permasalahan kesehatan masyarakat yang terkait dengan BPJS serta menjembatani permasalahan hukum kesehatan masyarakat serta bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah kesehatan dan prosedur kesehatan.
Sebagai contoh kasus kejadian yang sering menimpa tenaga kesehatan dan juga yang sering dialami baik masyarakat maupun para tenaga kesehatan itu sendiri. Hal ini perlu dicermati sebagai masalah hukum kesehatan dimana masyarakat dan Nakes perlu adanya edukasi terkait prosedur kesehatan dan begitu pula tenaga kesehatan harus bisa menjelaskan proses dari prosedur kesehatan serta hak dan kewajiban kedua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman “, ujar M. Hibbani.S.mn mengatakan.
Untuk itulah perlunya peranan dari organisasi semacam MHKI untuk bisa memberikan edukasi kepada semua pihak dan MHKI juga harus bersinergi dengan Anggota DPRD guna menyiapkan analisa hukum kesehatan supaya bisa dibuat Perda terkait permasalahan masyarakat hukum kesehatan di Kota Palembang, sambungnya. (afan)
