Palembang, corongnews.com
LSM KPK Nusantara Sumsel melayangkan surat klarifikasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Rabu (23/10). Surat tersebut berkaitan dengan dugaan adanya 17 kegiatan fiktif dalam pelaksanaan paket swakelola yang dikelola BBWS.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman kepada wartawan menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga Pemerintah, Kamis (24/10/24).
“Kami meminta klarifikasi resmi terkait dugaan kegiatan fiktif ini. Jika benar terjadi, maka tidak boleh ada pembiaran,” ujar Dodo.
Dalam surat tersebut, LSM KPK Nusantara meminta BBWS Sumatera VIII memberikan penjelasan detail terkait pelaksanaan program yang dicurigai fiktif.
“Berdasarkan keterangan dari masyarakat dan ‘Orang Dalam’ BBWS, mereka mengatakan bahwa paket pekerjaan tersebut tidak di laksanakan. Tim kami juga sudah turun untuk melakukan penelusuran, namun tim tidak menemukan adanya kegiatan tersebut,” jelas Dodo.
Dodo juga menambahkan bahwa transparansi adalah hal utama yang harus dijaga oleh setiap instansi, terutama yang mengelola dana publik.
“Perlu di ingat, ini bukan sekedar data di atas kertas, tetapi ada bukti konkret di lapangan,” tegas Dodo.
Dodo menyebutkan bahwa jika BBWS tidak segera memberikan klarifikasi, pihaknya akan melanjutkan langkah ini ke instansi penegak hukum.
“Kita ingin masalah ini terang benderang. Jika perlu, kami akan bawa kasus ini ke Kejaksaan atau Kepolisian agar ditangani secara profesional,” tambahnya.
LSM KPK Nusantara berharap langkah ini bisa menjadi contoh dalam mendorong transparansi di sektor publik.
“LSM adalah bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyelewengan,” ujarnya.
Selain itu, Dodo mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa di depan kantor BBWS Sumatera VIII.
“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi untuk meminta penjelasan secara langsung dan memastikan publik mendapatkan hak atas informasi yang benar,” tutup Dodo.
Ditempat terpisah, Ahmad Maulana selaku Humas BBWSS VIII saat diminta keterangannya terkait surat klarifikasi dari LSM KPK Nusantara mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat tersebut.
“Kita belum bisa memberikan klarifikasi sebab surat dari LSM KPK Nusantara belum masuk ke Balai. Kita tidak tahu persoalan terhadap 17 Paket pekerjaan yang sudah diceritakan tadi, jadi apa yang mau kita jawab sebab kita tidak tahu dan belum mendapatkan suratnya,” ujar Ahmad Maulana. (afan)
