Palembang, corongnews.com
Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terkait adanya dugaan indikasi korupsi pada beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR Kota Palembang pada, Selasa (11/03/25).
Iqbal Tawakal selaku koordinator aksi dalam pernyataannya menuturkan bahwa pihaknya melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang untuk menyampaikan laporan pengaduan ke Aparat Penegak Hukum terkait adanya indikasi dugaan korupsi pada beberapa pekerjaan swakelola di Dinas PUPR yang diduga syarat dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang terindikasi merugikan keuangan Negara Milyaran Rupiah.
“Inilah aksi kami di kantor Kejari Palembang guna menyampaikan aspirasi dan laporan pengaduan. Inilah peran kami sebagai sosial kontrol dan aktivis, FPGSS menyampaikan beberapa paket pekerjaan swakelola di Dinas PUPR Kota Palembang tahun 2024 yang diduga terindikasi KKN berjamaah, mark up anggaran,” ujar Iqbal.
Kami juga menyampaikan agar sekiranya pihak Kejari untuk melakukan audit independen terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut. Dan dalam tuntutan ini kami dari FPGSS meminta, mendesak Kejari segera memanggil dan memeriksa KPA, PPK, PPTK kegiatan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Palembang tahun 2024 diduga adanya indikasi KKN berjamaah, Mark Up, jelas Iqbal Tawakal.
Perlu diketahui bahwa dalam aksinya FPGSS menduga adanya indikasi Korupsi, Mark Up anggaran pada beberapa kegiatan pekerjaan proyek seperti :
1. Upah OP Drainase Anggaran Pada Bulan Januari 2024 Sejumlah Rp.6.453.040.000.
2. Upah OP Sungai Anggaran Pada Bulan Januari 2024 Sejumlah Rp.6.261.635.000.
3. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Pada Bulan Januari 2024 Sejumlah Rp.1.484.860.000.
4. Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas Pada Bulan Januari 2024 Sejumlah Rp.4.370.340.000.
5. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Pada Januari Sejumlah Rp.1.669.600.000.
6. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pada Januari 2024 Sejumlah Rp.2.671.795.000.
7. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pada Agustus 2024 Sejumlah Rp.2.671.795.000.
8. Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas Pada Agustus 2024 Sejumlah R.p.4.385.340.000.
9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Pada Bulan Agustus 2024 Sejumlah Rp.1.870.900.000.
Ditempat yang sama, Reza selaku perwakilan dari bagian Intelijen Kejari Palembang saat dimintai keterangannya terkait aksi demo mengatakan kepada wartawan bahwa untuk laporan pengaduan atas aksi demo tadi silahkan dimasukan ke PTSP untuk segera ditindak lanjuti. (afan)
