Palembang, corongnews.com
Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi perhatian masyarakat Sumatera Selatan setelah Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat. Hal ini memicu gejolak sosial di serikat buruh dan pekerja.
Bertajuk “DALAM RANGKA UPAYA BERSAMA MENJAGA HARKAMTIBMAS KONDUSIF DENGAN ADANYA KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)”, Kepolisian Daerah Sumsel melalui Dirintelkam memfasilitasi terselenggaranya Forum Grup Diskusi (FGD) buruh pekerja dan pemerintah demi terciptanya Kamtibmas aman dan kondusif. (Kamis, 13/06/24)
Dalam sambutannya,Dir Intelkam Polda Sumsel KOMBES POL ISKANDAR F. SUTISNA, S.IK, M.Si sekaligus membuka kegiatan FGD menyampaikan terimakasih kepada Ketua Serikat Sumsel dan semua peserta yang hadir. Harapannya agar para peserta serikat dapat berdiskusi bersama-sama terkait adanya program TAPERA, sehingga menjadikan solusi kedepannya.
Tampak kehadiran AKBP SUKARMINTO SH MH Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumsel dan PJU Dit Intelkam Polda Sumsel serta penggiat perburuhan KSBSI Sunsel Sdr. TURIMAN, SH, KASBI Sumsel Sdr. TALBI MUNANDAR, SH , KSPSI Sumsel Versi JUMHUR Bpk. H. ZAINAL ARIFIN HULAP, S.IP, SBSRI Sumsel Sdr. RAMLIANTO dan Miftahul Firdaus S.sos.i, NIKEUBA Palembang H. HERMAWAN, SH serta peserta lainnya.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel berbintang hingga pukul 14.00 wib menghadirkan Nara Sumber yang berkompeten. Kadisnakertrans Prov. Sumsel yang di wakilkan oleh Ibu. SUSILAWATI, S.Psi selaku Kepala Seksi Upah Minimun, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, yang menyampaikan Tapera.
Secara akademisi pandangan Tapera oleh Dr. ELSE SUHAIMI, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNITAS Palembang. serta pandangan KSPSI SUMSEL (AGN) Bpk. ABDULLAH ANANG
Sesi akhir kegiatan FGD ditutup Ketua HRD Sumsel Bpk. M. KASIDI. SE. S.PSi, yang menyampaikan hal ihwal Human Resources Development di Sumsel. (av)
