Palembang, corongnews com
Pada hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2024 nanti, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI ) mengagendakan aksi di dua Insitusi Penegak Hukum Negara di Jakarta yakni di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.
Saat berada di Jakarta, Supriyadi Ketua Umum LSM GRNASI kepada wartawan melalui via Whatsapp menjelaskan bahwa kegiatan aksi GRANSI itu merupakan bentuk dukungan program Presiden Prabowo. Bahwa arah baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi nampaknya terlihat jelas sejak Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Republik Indonesia yang ke 8, Jumat (06/12/24).
Presiden Prabowo berjanji kepada rakyat Indonesia akan memburu para koruptor, bahkan jika koruptor itu lari hingga ke Antartika sekalipun akan tetap diburu dan ditangkap dengan pasukan khusus, kata Supriyadi.
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu Visi Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahannya, dan ini harus didukung. Karena bagi Presiden Prabowo, korupsi adalah hambatan utama untuk menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa. Tindakan korupsi harus ditekan dan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan, jelasnya.
“Kita dukung program Presiden Prabowo dan kami akan turun aksi dalam memperingati hari Anti Korupsi Sedunia. Ini wujud nyata dukungan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Tunggu tanggal mainnya,” ungkap Supriyadi.
Masih menurut Supriyadi jika pihaknya akan membagi dua kelompok yang mana dua kelompok tersebut datangnya dari dua daerah yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Kelompok dari Sumatera Selatan akan melakukan aksi damai di depan Mabes Polri menuntut agar kasus dugaan sekandal Bank Sumsel agar segera dituntaskan dan para oknum yang terlibat segera ditindak secara hukum.
“Dalam aksi kali ini nanti kelompok Sumsel didampingi pengurus DPP dan akan menyuarakan terkait ilegal DRILING yang ada di Sumatera Selatan terutama di Kabupaten Muba, Muara Enim dan Ogan Ilir serta menuntut, memintak ketegasan Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumsel yang baru pasalnya baru saja beberapa bulan menjabat sudah ada beberapa insiden kebakaran yang disebabkan ilegal DRILING dan Refinery tersebut,” ungkap Supriyadi.
Menurut Supriyadi jika kejadian itu artinya Kapolda Sumsel tidak serius menangani tindak kejahatan yang merugikan Negara, merusak lingkungan dan bahkan memakan korban jiwa. Padahal pada jaman Kapolda sebelumnya Sumsel sangat ketat memberantas ilegal DRILING. Namun masa jabatan Kapolda saat ini seakan bisnis ilegal tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ada teguran bagi Kapolres, Kapolsek yang didalam wilayah hukumnya ada kegiatan ilegal DRILING dan REFINERY, tegas Supriyadi.
Kalau untuk kelompok yang datangnya dari Sumatera Utara akan mengadakan aksi damai di Kejaksaan Agung RI guna menyuarakan dugaan korupsi yang terjadi di Biro Kesra dan PU Provinsi Sumatera Utara yang ditaksir merugikan Negara hingga ratusan Milyar, imbuhnya.
“Di Kejaksaan Agung GRANSI dari Sumatera Utara akan dibantu beberapa pengurus dari Sumatera Selatan dengan tujuan yang sama menyuarakan dugaan korupsi namun dugaan korupsi dari Sumatera Selatan adalah Dinas Pendidikan Sumsel yang memiliki anggaran fantastik yaitu 700 milyar lebih dan beberapa Dinas lainnya termasuk Kota Palembang,” kata Supriyadi.
Selain Sumatera Utara dan Sumatera Selatan LSM Gransi juga akan melaporkan Dinas Pendidikan DKI yang dengan anggaran fantastik namun kenyataan dunia pendidikan di Jakarta sangat memprihatinkan, ujarnya.
“Kita berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak dan aksi damai berjalan lancar dan agar aspirasi dapat tersampaikan dengan maksimal dan aman,” harap Supriyadi. (afan)
