Palembang, corongnews.com –
“Negara atau Pemerintah propinsi sumatera selatan harus bertanggung terhadap peserta bpjs kesehatan yg menunggak” teriak koordinator aksi kampanye lawan sakit, bung avir gondrong.
Unjuk rasa yang mengambil titik aksi di simpang 5 DPRD propinsi Sumsel (13/10) menyita perhatian pengguna jalan yang padat.
Unjukrasa yang dimulai sekitar jam 9.30 wib diisi dengan bagi selebaran aksi kampanye lawan sakit kepada pengguna jalan. Koordinator lapangan, efbahitul Chani, akrab dipanggil Ami, dalam orasinya, “BPJS kesehatan harus transparan, Pemprop Sumsel harus tanggung jawab terhadap pelayanan rumah sakit d seluruh daerah di Sumsel”.
Kegiatan Rekan Indonesia Sumsel pada akhirnya diterima oleh Komisi V DPRD Sumsel, diwakili oleh ketua komisi V, Susanto Adjis SH.
Bung Santo, akrab disapa dikalangan aktivis, mengemukakan niat memanggil semua pihak terkait untuk membahas tuntutan pengunjukrasa dalam forum terbuka.
Menurut avir, dalam dialog dengan komisi V DPRD Propinsi Sumsel, “Niat baik pemprov Sumsel mengalokasikan 229 miliar untuk 454 ribu jiwa dalam UHC sangat jauh dari kebutuhan jiwa masyarakat Sumsel, khususnya Peserta Bukan Penerima Upah”.
Pada awal unjukrasa Relawan Kesehatan Indonesia Sumsel (Rekan Sumsel) membentangkan banner besar di sekitar lampu lalulintas, mengkampanyekan lawan sakit yang berakhir jam 10 wib. (mi)
