100+ Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum dalam Berbagai Kasus …

Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum dalam Berbagai Kasus …

• Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
• Implementasi
  Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang
  Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
• Pelaksanaan
  Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi
  Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
• Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
• Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
• Tinjauan
  Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai
  Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak
  Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
• Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
• Pelaksanaan
  Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X,
  Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
• Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
• Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
• Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
• Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
• Studi
  Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam
  Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan
  Malaysia
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Kajian
  Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua
  pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
• Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
• Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer

• Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
• Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
• Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
• Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
• Peran
  IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan
  Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
• Tindakan
  Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang
  Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
  Tentang Hak Asasi Manusia
• Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
• Hak
  Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja
  Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
  Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
• Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
• Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
• Perkembangan Konstitusi di Indonesia
• Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
• Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
• Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
• Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
• Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
• Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
• Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
• Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
• Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
• Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
• Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
• Prinsip Kehati-hati dalam Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
• Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung
  Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta
  Akibat Hukumnya
• Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
• Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
• Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah
• Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X

• Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
• Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
• Implikasi
  Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja
  (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
  Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
• Implikasi
  Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif
  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
  Korupsi Dan Hukum Islam
• Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
• Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
• Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
• Pelaksanaan
  Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata
  dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
• Praktik Pinjaman Bil Ujroh  di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
• Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
• Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
• Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
• Akibat
  Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank dan Bank Niaga Terhadap
  Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
• Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
• Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
• Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
• Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
• Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah
• Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu dan Tarjih Muhammadiyah

• Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
• Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
• Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
• Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
• Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
• Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
• Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
• Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
• Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
• Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
• Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
• Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
• Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
• Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
• Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif

• Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
• Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
• Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
• Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
• Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
• Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
• Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
• Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
• Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
• Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
• Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
• Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

• Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
• Tinjauan
  Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang
  Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja
  Indonesia
• Efektivitas
  Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan
  Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
• Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
• Wewenang
  Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas
  Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
• Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
• Tinjauan
  Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai
  Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
• Penulisan
  Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan
  Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa
  Yang Baik
• Mekanisme
  Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan
  Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
• Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
• Tinjauan
  Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan
  Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
• Analisis
  Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media
  Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Pelaksanaan
  Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Analisis
  Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana
  Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
  Elektronik
• Tinjauan Yuridis
  Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta
  Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial
  Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
• Analisa
  Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan
  Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
  Rumah Tangga
• Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
• Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
• Alasan
  Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi
  Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
• Efektivitas
  Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun
  2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan
  Pendapatan Asli Daerah
• Tinjauan
  Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat
  (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
  Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi